Stop Baper! Rp200 Triliun ke Bank Bukan Buat Elit, Tapi Buat Selamatkan Dompet Kita Semua

Belakangan jagat medsos rame: pemerintah dianggap buang-buang uang karena transfer Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke 6 bank milik negara (Himbara). Komentar netizen? Klise: “Rakyat tetap miskin, duit cuma mampir ke elit, semua pejabat rakus.” Tunggu dulu! Cara pandang ini salah kaprah.

1. Pemerintah Nggak Lagi Main-main
Rp200 triliun ini bukan "hadiah" buat bank. Ini penempatan dana sementara agar bank punya amunisi likuiditas. Kalau bank nggak punya cukup peluru, siapa yang kena imbas pertama? Kita semua. Bunga kredit naik, pinjaman macet, usaha kecil kecekik. Jadi sebelum teriak “tikus-tikus,” coba sadar dulu: sistem keuangan yang kolaps itu musuh rakyat, bukan pemerintah.

2. UMKM Butuh Akses Kredit Murah
Fakta: 60% lebih lapangan kerja di Indonesia ditopang UMKM. Masalahnya? UMKM sering kehabisan nafas karena kredit susah cair. Dengan suntikan dana ke Himbara, bank punya ruang lebih longgar untuk kasih kredit. Apakah semua langsung sampai ke rakyat kecil? Jelas butuh waktu. Tapi kalau tanpa kebijakan ini? UMKM cuma bisa gigit jari.

3. Alternatifnya Lebih Ngeri
Oke, mari kita jujur: kalau dana Rp200 triliun ini langsung ditransfer ke daerah tanpa mekanisme bank, apa yang terjadi? Ya ambyar. Kita udah sama-sama tahu bocornya anggaran di level bawah. Jadi pilihan pemerintah realistis: simpan di bank BUMN yang masih punya sistem audit ketat ketimbang “hilang di jalan” lewat birokrasi daerah. Brutal, tapi itu kenyataannya.

4. Pajak vs Keamanan Ekonomi
Netizen bilang: “Kasih rakyat, jangan bank. Jangan pajakin kami terus.” Faktanya? Tanpa stabilitas fiskal dan moneter, rupiah jeblok, harga-harga naik, inflasi meroket. Jadi kalau sekarang pemerintah pakai instrumen ini, itu justru cara paling murah untuk menghindari krisis. Bandingkan dengan kalau rupiah anjlok → harga cabai bisa kayak harga iPhone. Mau?

5. Rakyat Harus Melek, Bukan Cuma Nyinyir
Kritik boleh, sinis boleh. Tapi jangan lupa, ekonomi itu bukan drama sinetron. Pemerintah nggak bisa asal bagi-bagi cash ke semua orang. Kebijakan Rp200 triliun ini memang kelihatan “elit sentris,” tapi ujungnya tetap buat menjaga dompet rakyat kecil dari dampak ekonomi yang lebih parah.

Jadi sebelum latah komentar "semua pejabat tikus," coba pikir: lebih bahaya punya pejabat rakus atau sistem keuangan yang kolaps?